Said Abdullah PDIP Mengatakan Pilkada Tak Langsung Membuat Demokrasi Mundur
Table of content:
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, baru-baru ini mengungkapkan kritik tajam terhadap wacana evaluasi pemilihan kepala daerah langsung yang berpotensi diubah menjadi sistem pemilihan oleh DPRD. Menurutnya, hal ini sangat berisiko dan dapat menjadi kemunduran bagi demokrasi yang telah dibangun di Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa proses demokrasi yang sudah berjalan cukup baik jangan sampai tergeser oleh ide-ide yang bisa mengembalikan kita ke sistem yang lebih otoriter. Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih berhati-hati dan memikirkan dampak dari kebijakan yang diusulkan.
Said menggarisbawahi, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyadari bahwa pilkada langsung adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Ia menilai wacana untuk kembali ke pemilihan tak langsung harus dikaji secara mendalam agar tidak merugikan esensi demokrasi yang lebih fundamental.
Baca Juga:
Belajar dari Pengalaman Pilkada Langsung di Indonesia
Dalam pandangannya, pilkada langsung merupakan pendekatan yang menumbuhkan partisipasi masyarakat dan memberikan suara lebih luas kepada rakyat. Said mencatat bahwa selama ini, pelaksanaan pemilihan ini telah memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung.
Masih menurutnya, transisi dari sistem pilkada langsung ke sistem tak langsung dapat menghilangkan rasa tanggung jawab publik terhadap pemimpin yang mereka pilih. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pertanggungjawaban pemimpin daerah kepada rakyat.
Dalam konteks ini, Said menegaskan bahwa biaya tinggi dalam pilkada langsung tidak seharusnya menjadi alasan untuk merubah sistem. Justru harus ada upaya untuk mencari solusi terhadap masalah biaya tanpa mengorbankan partisipasi masyarakat dalam demokrasi.
Baca Juga:
Pentingnya Pendidikan Politik di Masyarakat
Said juga menekankan bahwa masalah demokrasi tidak terletak pada jenis pemilihan yang digunakan, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang diberikan oleh partai kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik politik uang yang bisa merusak tatanan demokrasi.
Ia mengajak semua pihak untuk melakukan edukasi politik sehingga masyarakat lebih memahami proses demokrasi dan pentingnya suara mereka. Menurutnya, tentang risiko dan konsekuensi dari pilihan politik yang diambil oleh elemen masyarakat.
Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan aktif dalam menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik ini diharapkan dapat mengurangi berbagai masalah yang sering muncul dalam praktik politik di Indonesia.
Baca Juga:
Kritik terhadap Sistem Pemilihan Saat Ini
Said juga merespons pernyataan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa bahwa pilkada langsung selama ini tidak produktif. Ia merasa penting untuk mengevaluasi sistem, tetapi hal tersebut tidak berarti harus mengubah sistem yang sudah ada.
Menilai bahwa kritik terhadap pilkada langsung bisa membuat banyak orang mempertanyakan efektivitas demokrasi di tanah air. Namun, Said mengingatkan bahwa yang paling penting adalah fokus pada perbaikan dan edukasi masyarakat mengenai politik.
Seluruh partai politik di Indonesia, termasuk PKB, seharusnya jangan hanya mengevaluasi sistem pemilihan namun juga melihat bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk membangun demokrasi yang lebih baik melalui pendidikan politik dan keterlibatan aktif masyarakat.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
