Polda Jatim Enggan Terburu-buru Menangani Kasus Ponpes Al Khoziny

Polda Jawa Timur mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan terburu-buru dalam menangani kasus ambruknya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo. Penyidikan akan dilakukan secara cermat untuk menjamin bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan baik.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menekankan pentingnya proses yang hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ini terutama penting mengingat banyak saksi yang terlibat adalah keluarga korban yang sedang berduka.

Tim penyidik gabungan Ditreskrimsus dan Ditreskrimum telah mulai mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Mereka berupaya memeriksa saksi secara bertahap agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, penyidik terus berfokus untuk mendapatkan kejelasan mengenai seluruh fakta yang ada. Proses penyidikan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua unsur pidana dapat dibuktikan dengan kuat dan akurat.

Jules menjelaskan bahwa status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan setelah gelar perkara dilakukan. Langkah ini menjadi awal dari tahapan penegakan hukum yang lebih mendalam, yang menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menangani kasus ini.

Proses Penyidikan yang Teliti dan Berdasarkan Prosedur

Polda Jawa Timur berkomitmen untuk melakukan proses penyidikan secara bertahap. Mereka mengakui bahwa pemanggilan saksi harus dilakukan dengan memperhatikan suasana emosional para saksi yang berduka. Dari situ, pihak kepolisian berharap agar proses ini tidak menambah beban psikologis para korban dan keluarganya.

Jules menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil akan berlandaskan pada prosedur hukum yang berlaku. Hal ini penting guna memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam tragedi tersebut.

Kepolisian juga berjanji akan memberikan informasi terkini kepada publik mengenai perkembangan penyidikan. Dengan transparansi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami proses hukum yang tengah berlangsung.

Walaupun proses penyidikan tidak segera memberikan hasil yang instan, pihak kepolisian percaya bahwa pendekatan yang teliti akan menghasilkan keterangan yang lebih akurat dan kredibel. Proses ini mencerminkan komitmen aparat penegak hukum dalam mencari kebenaran.

Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Konstruksi

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan dugaan adanya unsur pidana dalam runtuhnya gedung pondok pesantren. Meskipun penyelidikan masih dalam tahap awal, petunjuk awal menunjukkan kegagalan konstruksi sebagai penyebab utama ambruknya gedung tersebut.

Bangunan tiga lantai yang ambruk itu merupakan musala dan asrama putra yang sedang dalam proses pembangunan. Nanang menambahkan bahwa informasi lebih lanjut akan diperoleh melalui penyelidikan yang mendalam.

Polresta Sidoarjo juga sudah menerbitkan laporan polisi yang mencakup kejadian tersebut. Ini merupakan langkah awal dalam penegakan hukum yang dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Tim khusus, yang terdiri dari dua direktorat, siap bekerja merumuskan tindakan hukum yang tepat terhadap pihak yang bertanggung jawab. Ini menandakan betapa seriusnya aparat kepolisian dalam menangani kasus yang merenggut banyak nyawa ini.

Pasal yang Diterapkan dalam Kasus ini

Dari hasil penyelidikan awal, Kapolda mengungkapkan bahwa beberapa pasal dalam KUHP akan diterapkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ini termasuk Pasal 359 yang berkaitan dengan kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain.

Selain itu, Pasal 360 yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan luka berat juga akan jadi perhatian dalam kasus ini. Ini menunjukkan bahwa hukum akan diimplementasikan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung juga akan diterapkan dalam kasus ini. Dua pasal yang relevan menyangkut sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan bangunan gedung akan dipertimbangkan.

Penyidikan yang dilakukan secara menyeluruh bertujuan agar semua pihak yang bertanggung jawab dapat diidentifikasi dan diberi sanksi sesuai dengan hukum yang ada. Hal ini penting untuk menjamin keadilan dan menjadi pelajaran bagi pelaku lain dalam pembangunan yang aman.