Pelantikan Raja Surakarta Baru di Tengah Kontroversi Perebutan Takhta

Konflik internal sedang melanda Keraton Surakarta setelah wafatnya Sri Susuhunan Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwono XIII pada 2 November 2025. Dua putranya, Gusti Purbaya dan Mangkubumi, terlibat dalam pertempuran sengit untuk merebut posisi sebagai penerus takhta, menciptakan ketegangan yang menyeret banyak pihak.

Kedua putra ini mewakili berbagai kepentingan dan pandangan di dalam keluarga besar keraton. Gusti Purbaya, dikenal sebagai putra tunggal dari istri ketiga Pakubuwono XIII, merasa berhak atas takhta setelah beberapa tahun diangkat menjadi putra mahkota.

Di sisi lain, Mangkubumi, yang merupakan anak sulung dari istri kedua, juga mempunyai ambisi untuk mengambil alih pemerintahan kerajaan. Dengan latar belakang yang berbeda, pertarungan ini mencerminkan lebih dari sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga benturan tradisi dan harapan keluarga.

Proses Pergantian Takhta yang Kontroversial di Keraton Surakarta

Tiga hari setelah kematian ayahnya, Gusti Purbaya menyatakan dirinya sebagai penerus takhta dengan gelar SISKS Pakubuwana XIV. Ini mengundang reaksi dari berbagai pihak, terutama dari saudaranya, Mangkubumi, yang juga ingin diakui sebagai putra mahkota yang sah.

Pengangkatan Gusti Purbaya sebagai putra mahkota oleh Pakubuwono XIII sudah terjadi sebelumnya, ketika ia masih berusia 21 tahun. Namun, situasi ini menimbulkan ketidakpuasan dan menuntut kejelasan dari pihak keraton.

Nama lahir Gusti Purbaya adalah Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko, yang kemudian diangkat menjadi KGPH Purbaya. Di tengah situasi yang semakin memanas, Mangkubumi bersikeras untuk mendapatkan haknya, yang memicu kontroversi lebih lanjut dalam pemilihan penerus takhta.

Di tanggal 13 November 2025, sebuah rapat diheld di Sasana Handrawina Keraton Surakarta mengguncang situasi. Rapat tersebut berujung pada penobatan Mangkubumi sebagai Pangeran Pati, menambahkan lapisan kompleks terhadap perebutan kekuasaan ini.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan keluarga besar keraton, menjadikan pemilihannya sebuah keputusan kolektif yang tidak terduga bagi Gusti Purbaya dan pendukungnya. Ini mengundang banyak pertanyaan mengenai legitimasi dan alasan di balik keputusan tersebut.

Kemarahan dan Ketidakpuasan dalam Keluarga Keraton

Saat hasil rapat diumumkan, suasana di Sasana Handrawina menjadi tegang. Kakak Mangkubumi, GKR Timoer Rumbay, berang dan menilai tindakan ini sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan keluarga. Ia menegaskan bahwa rapat tersebut tidak dihadiri oleh sebagian besar adik-adik Pakubuwono XIII, yang membuat keabsahan keputusan tersebut diragukan.

Timoer juga meluapkan kekecewaannya, dengan menyatakan bahwa Mangkubumi tidak bisa dipercaya. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Gusti Purbaya seharusnya diakui sebagai penerus yang sah, sesuai konsensus yang telah dibangun sebelumnya.

Situasi menjadi semakin dramatis dengan munculnya banyak argumen dari berbagai pihak tentang legitimasi masing-masing. Ketegangan ini tidak hanya menyangkut pengakuan terhadap saudara-saudara, tetapi juga mempengaruhi kerukunan di dalam keraton itu sendiri.

Mangkubumi menghadapi tekanan yang berat dari berbagai pihak, termasuk anggota keluarga lainnya. Perasaan dikhianati terus membara di dalam keluarga, yang sebenarnya merupakan simbol persatuan dalam tradisi keraton.

Sementara itu, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan, yang menginisiasi rapat tersebut, merasa terjebak dalam situasi tersebut. Dia mengungkapkan penyesalan bahwa ia tidak diberitahu tentang agenda utama rapat, yang seharusnya lebih inklusif.

Legitimasi dan Harapan Masa Depan Keraton Surakarta

Di tengah semua permasalahan ini, satu pertanyaan tetap mendominasi: siapa yang benar-benar berhak memimpin Keraton Surakarta? Dengan begitu banyak kepentingan pribadi dan tradisi yang tumpang tindih, legitimasi seorang pemimpin tidak selalu didasarkan pada garis darah, tetapi juga pada persetujuan dan dukungan dari anggota keluarga lainnya.

Hal ini menyentuh aspek yang lebih luas tentang bagaimana kekuasaan dan legitimasi bisa berubah seiring dengan perubahan zaman. Keluarga yang dulunya utuh kini terpecah antara ambisi dan harapan, menciptakan gambaran yang kompleks dalam dinamika keraton.

Keberlangsungan tradisi dan eksistensi keraton harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan. Sebab, di atas segalanya, rakyat dan panggilan untuk melestarikan warisan budaya adalah hal yang tak boleh diabaikan.

Persatuan dalam keraton menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Tanpa adanya pemimpin yang diakui oleh semua, keraton dapat kehilangan kekuatannya dan pengaruhnya dalam masyarakat.

Melaluinya, harapan untuk masa depan Keraton Surakarta akan terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada, tanpa kehilangan akar sejarah yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun.