Khofifah Ungkap Tak Terima Jatah Fee Dari Dana Hibah Pokir DPRD Jatim

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, Gubernur Jawa Timur memberikan pernyataan tegas terkait dakwaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas). Khofifah Indar Parawansa membantah keras bahwa dirinya terlibat dalam alokasi dana atau fee yang diklaim mencapai 30 persen ke pihak eksekutif, termasuk dirinya dan Wakil Gubernur Emil Dardak.

Klarifikasi Khofifah menjadi sorotan utama dalam kasus yang menimpa sejumlah pejabat, di mana ia mengaku tidak pernah mengetahui adanya praktik semacam itu selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan pembagian jatah fee sama sekali tidak benar.

Gubernur Khofifah memulai keterangannya dengan menekankan bahwa tidak ada dana hibah yang dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan semua informasi yang beredar adalah hoaks yang tidak memiliki dasar nyata.

Tuduhan mengenai aliran dana tampaknya bermula dari berita acara pemeriksaan (BAP) yang disusun oleh salah satu pimpinan DPRD Jatim. Dalam BAP tersebut, muncul klaim fee yang diterima oleh dirinya dan jajarannya. Namun, Khofifah menganggap semua ini tidak lebih dari sekadar rumor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Khofifah Mengenai Tuduhan yang Dialamatkan Padanya

Dalam sidang tersebut, Khofifah menyampaikan bahwa alokasi fee yang disebut-sebut dalam BAP tidak masuk akal. Ia mengatakan, bila ditotal, angka-angka yang dirujuk bisa mencapai lebih dari 300 persen, yang jelas tidak rasional secara matematis.

Komentar Khofifah tersebut menjelaskan bagaimana dokumen resmi bisa dikaitkan dengan angka-angka yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini menggambarkan adanya kesalahan dalam menyusun klaim yang seharusnya tidak merugikan pihak manapun.

Mantan Menteri Sosial ini mengaku baru mengetahui adanya praktik transaksional dalam dana hibah setelah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Informasi tersebut baru sampai kepadanya setelah kasus ini mengguncang dunia politik di Jatim.

Khofifah pun menyesalkan bahwa sistem pengawasan terhadap dana hibah selama ini masih lemah dan perlu diperbaiki. Untuk itu, ia berupaya mengimplementasikan berbagai prosedur baru guna menutup celah kemungkinan penyalahgunaan.

Langkah-Langkah Perbaikan yang Dilakukan Pemprov Jatim

Dalam upaya pencegahan, Khofifah mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperketat syarat administrasi dan menerapkan aplikasi untuk pengawasan yang lebih ketat. Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), penerima dana diharuskan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program yang didanai.

Dalam implementasi sistem baru ini, ia berharap bisa menurunkan jumlah penyimpangan dan kasus korupsi. Namun, dia juga mengakui adanya tantangan besar, terutama terkait jumlah penerima hibah yang mencapai ribuan.

Monitoring pasca-pelaksanaan menjadi isu pelik yang dihadapi Pemprov Jatim. Khofifah menjelaskan bahwa verifikasi fisik sulit dilakukan secara menyeluruh, terutama tanpa adanya laporan tentang penyimpangan.

Namun, meski dengan berbagai tantangan, Khofifah tetap optimis bahwa langkah-langkah tersebut bisa membawa perubahan signifikan dalam manajemen dana hibah di Jatim.

Penegasan Khofifah Pasca Persidangan

Setelah memberikan keterangan selama dua setengah jam, Khofifah kembali menekankan bahwa semua tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan fee ijon adalah tidak benar. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh berita yang salah.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana hibah agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim tetap menjadi prioritas utama.

Khofifah menegaskan bahwa dirinya bersama dengan Wakil Gubernur dan jajaran OPD akan terus bekerja keras guna memastikan setiap program yang dilaksanakan membawa dampak positif bagi masyarakat. Harapan ini disampaikan dengan semangat untuk mewujudkan Jatim yang semakin maju dan sejahtera.

Dalam konteks ini, Khofifah mencatat bahwa kepercayaan publik adalah aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, semua pihak di pemerintahannya diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proyek yang dijalankan.