67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026 Termasuk RUU Polri dan Pemilu
Table of content:
Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR telah berhasil menyetujui 67 rancangan undang-undang (RUU) untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Keputusan ini diambil dalam sebuah pertemuan penting yang juga mencakup penetapan 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, dengan salah satu di antaranya adalah RUU Perampasan Aset.
Pertemuan ini menjadi momen krusial, di mana Baleg memperhitungkan berbagai faktor, terutama agar RUU yang belum selesai dibahas tahun ini dapat dilanjutkan pada tahun mendatang. Langkah ini juga menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan agenda legislasi yang sudah ada.
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menekankan pentingnya memastikan bahwa semua rancangan undang-undang bisa diselesaikan tepat waktu. Hal ini untuk mengantisipasi potensi kendala dalam proses legislasi di tahun mendatang yang dapat menghambat pelaksanaan program hukum yang telah direncanakan.
Baca Juga:
Analisis Terhadap 67 RUU yang Disepakati dalam Prolegnas Prioritas 2026
Daftar RUU yang disetujui mencakup berbagai isu penting, termasuk ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia. Di antara 67 RUU tersebut, beberapa merupakan RUU yang juga tercantum dalam Prolegnas 2025, sehingga mencerminkan kesinambungan dalam perencanaan legislasi.
Salah satu RUU penting yang masuk dalam daftar adalah RUU Perampasan Aset, yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. RUU ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
RUU lainnya yang tak kalah signifikan adalah RUU Polri dan RKUHAP, yang akan berdampak besar terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Tanah Air. Dalam konteks ini, keberadaan RUU tersebut diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola keamanan dan keadilan.
Baca Juga:
Pentingnya RUU Pemilu untuk Prolegnas Prioritas 2026
RUU Pemilu menjadi salah satu sorotan utama pada Prolegnas Prioritas 2026, karena pemilu menjadi momentum penting bagi demokrasi di Indonesia. RUU ini diusulkan oleh Komisi II DPR dan diharapkan dapat mereformasi berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.
Dengan adanya RUU Pemilu, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat lebih transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik.
Proses pengusulan dan penyusunan RUU ini memang tidak lepas dari dinamika yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan dalam tahap ini agar substansi RUU benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.
Baca Juga:
Proses Selanjutnya Setelah Persetujuan Daftar RUU
Setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno, daftar RUU tersebut akan dibawa ke sidang Paripurna untuk disetujui lebih lanjut. Proses ini penting agar semua rancangan undang-undang bisa diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini juga mencakup penentuan RUU jangka menengah untuk periode 2025-2029, yang jumlahnya mencapai 198. RUU jangka menengah ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan dalam program legislasi yang lebih luas.
Jumlah RUU ini, baik yang termasuk dalam kategori prioritas maupun yang bersifat jangka menengah, tentunya menunjukkan betapa intensifnya kerja legislasi di DPR. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini belum termasuk RUU bersifat kumulatif terbuka yang jumlahnya masih ditentukan.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
