Pakar Menyatakan Polri Membutuhkan Restorasi

Reformasi Polri menjadi salah satu topik yang selalu menarik perhatian publik, terutama ketika situasi yang pelik muncul di media. R Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Institute, menilai bahwa perubahan yang diharapkan sudah berada di jalur yang benar, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Menurutnya, undang-undang tersebut menyalurkan Polri langsung di bawah Presiden, menjadikannya sebagai fondasi yang krusial dalam memutus subordinasi terhadap militer. Hal ini diharapkan dapat memperkuat independensi Polri sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

Restorasi Polri harus diartikan sebagai upaya kembalinya institusi ini ke jati diri yang sesungguhnya, yaitu bersih dan humanis. R Haidar Alwi menekankan pentingnya renovasi tanpa meruntuhkan prinsip dan struktur yang sudah ada dalam kepolisian.

Lebih lanjut, Haidar Alwi menyatakan bahwa perbaikan kelemahan yang ada harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan keragu-raguan terhadap integritas institusi. Nilai-nilai luhur yang menjadi landasan reformasi juga perlu ditegakkan kembali demi menciptakan kepercayaan masyarakat.

Pentingnya Persepsi Publik Terhadap Polri dalam Proses Reformasi

Sikap publik terhadap Polri merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi yang berlangsung. Ketika terjadi insiden yang melibatkan aparat kepolisian, seruan untuk melakukan reformasi selalu muncul kembali. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan yang sudah dibangun selama ini.

Misalnya, insiden terkait tewasnya pengemudi ojek online pada Agustus 2025 memicu kembali seruan untuk reformasi Polri. Publik menilai bahwa kesalahan individu sering kali diinterpretasikan sebagai kegagalan sistemik, yang dapat merusak reputasi institusi secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara kesalahan individu dan masalah kelembagaan. Dengan cara ini, citra dan reputasi Polri tidak tergerus oleh kesalahan yang berasal dari perilaku beberapa oknum saja.

Reformasi tidak seharusnya terhenti pada perubahan struktural semata, tetapi juga perlu diimbangi dengan perubahan dalam budaya kerja polisi. Hal ini bertujuan agar setiap anggota Polri tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat.

Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri akan sangat menentukan efektivitas tugas-tugas kepolisian. Tanpa kepercayaan tersebut, sulit bagi Polri untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Masyarakat harus merasa aman dan percaya bahwa polisi akan bertindak adil dalam penegakan hukum.

Status Polri yang berada di bawah Presiden, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, diharapkan dapat memperkuat posisi institusi ini. Namun, hal ini tidak cukup tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja kepolisian.

Pengawasan publik merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan Polri yang transparan dan akuntabel. Jika masyarakat terlibat aktif dalam proses pengawasan, bukan hanya akan memperbaiki kinerja Polri, tetapi juga membangun rasa memiliki di kalangan warga terhadap institusi ini.

Selanjutnya, sosialisasi program-program yang diambil oleh Polri juga penting untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Melalui penyuluhan dan edukasi, masyarakat dapat lebih memahami tugas dan fungsi Polri serta peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Langkah-Langkah Nyata Menuju Reformasi Polri yang Berkelanjutan

Melihat berbagai tantangan yang ada, langkah-langkah nyata untuk menuju reformasi Polri yang berkelanjutan perlu dilakukan secara sistematis. Pertama, perlu adanya perumusan strategi yang jelas dalam melaksanakan reformasi. Ini mencakup penetapan visi dan misi yang dapat diukur dan dievaluasi secara berkala.

Kedua, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi anggota Polri harus diberikan agar mereka siap menghadapi tuntutan zaman. Hal ini akan membantu mereka untuk lebih profesional dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Ketiga, evaluasi kinerja Polri penting dilakukan secara rutin agar setiap anggota dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Dengan demikian, kesalahan dapat diminimalisir dan aksi korupsi yang mengurangi integritas Polri dapat ditekan.

Selain itu, membangun hubungan baik antara Polri dan masyarakat juga sangat penting. Kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, serta dialog terbuka antara polisi dan warga dapat menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan dan pemahaman di kedua belah pihak.