Pencegahan Kematian Maternal yang Dapat Dilakukan

Pakar kesehatan Dicky Budiman mengungkapkan bahwa kasus kematian seorang ibu hamil bernama Irene Sokoy di Papua menunjukkan permasalahan serius dalam sistem kesehatan. Tragedi ini bukan hanya tentang kehilangan satu nyawa, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam sistem yang seharusnya melindungi ibu dan anak.

Irene, yang sedang hamil enam bulan, meninggal setelah ditolak oleh beberapa rumah sakit ketika ia membutuhkan perawatan darurat. Sayangnya, janin yang ada dalam kandungannya juga tidak dapat diselamatkan, menambah kesedihan atas situasi tersebut.

Dicky menekankan bahwa insiden ini menggambarkan apa yang dikenal dalam ilmu kesehatan sebagai three delays. Ini menyangkut keterlambatan dalam mendapatkan bantuan, keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan dalam menerima pelayanan yang tepat, meskipun telah berada di lokasi layanan kesehatan.

Pentingnya Memahami Konsep Tiga Keterlambatan dalam Kesehatan Ibu

Dalam konteks penelitian, pola kematian ibu dan anak yang dialami oleh Irene termasuk dalam kategori preventable maternal death, yakni kematian yang sebenarnya dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa jika sistem kesehatan berfungsi dengan baik, banyak nyawa bisa diselamatkan.

Dicky menggarisbawahi bahwa ketidakberdayaan sistem kesehatan menjadi alasan utama di balik insiden ini. “Sistemnya tidak berjalan dengan baik,” tambahnya, menjelaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu memperbaiki alur komunikasi dan prosedur penanganan pasien.

Kehadiran regulasi yang jelas dan tegas dalam hukum juga sangat diperlukan. Dari sisi hukum dan etik, setiap fasilitas kesehatan dilarang menolak penanganan gawat darurat atas alasan apapun, termasuk masalah finansial. Ini seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang berisiko tinggi.

Regulasi Kesehatan yang Harus Ditegakkan

Menurut Dicky, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 secara tegas melarang adanya penolakan pada layanan darurat yang tidak boleh tergantung pada uang muka atau kelas BPJS Kesehatan. Ini sangat krusial untuk memastikan bahwa semua pasien mendapatkan layanan, terlepas dari status sosial mereka.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Permenkes juga telah menetapkan standar bagi Instalasi Gawat Darurat (IGD). Dokter dan staf lainnya harus memahami bahwa dalam situasi genting, tidak ada alasan untuk menunda proses penanganan pasien. “Standar ini harus diterapkan secara konsisten di seluruh fasilitas kesehatan,” ungkapnya.

Terkait hal ini, pemeriksaan berkala terhadap penerapan peraturan harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penolakan terhadap pasien gawat darurat. Dengan monitor yang baik, diharapkan setiap rumah sakit dapat memberikan pelayanan optimal dan penyelamatan nyawa bisa lebih terjamin.

Peran Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Kami juga tidak boleh mengabaikan peran pendidikan kesehatan masyarakat. Dicky menekankan bahwa masyarakat harus diberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Kesadaran ini penting untuk memperdayakan pasien, sehingga mereka tahu langkah apa yang harus diambil dalam situasi darurat.

Pendidikan juga berperan dalam menyiapkan masyarakat agar dapat mengenali tanda-tanda darurat pada ibu hamil. Jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup, mereka akan lebih cepat membawa pasien ke fasilitas kesehatan ketika dibutuhkan.

Seiring bertambahnya pengetahuan, diharapkan terjadi perubahan dalam pola pikir dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses kesehatan yang adil dan merata. Ini adalah langkah fundamental untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di masa depan.

Kebutuhan untuk Meningkatkan Sistem Kesehatan di Papua

Situasi di Papua memang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal sistem kesehatan. Permasalahan geografis dan aksesibilitas menjadi tantangan yang serius, dan ini berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu melahirkan. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia sangat diperlukan.

Dicky menilai bahwa dengan peningkatan infrastruktur kesehatan, akses kepada pelayanan dapat diperluas. Hal ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang berada di daerah terpencil. Dengan demikian, setiap ibu hamil bisa mendapatkan perawatan yang layak dan tepat waktu.

Di samping itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat setempat pun menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Kerjasama ini sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan ibu dan anak di mana saja, termasuk di Papua.