DPR Adakan Paripurna untuk Pengesahan RKUHAP Hari Ini
Table of content:
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dijadwalkan untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada Selasa, 18 November. Pengesahan ini menjadi titik penting bagi pembaruan hukum di Indonesia, yang sudah lama dinantikan oleh berbagai pihak.
Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, menjelaskan bahwa pengesahan RKUHAP telah dibahas dalam rapat pimpinan dan disepakati pada tingkat satu pada 13 November lalu. Proses ini disambut baik oleh berbagai kalangan yang berharap adanya perbaikan dalam sistem hukum.
Panitia Kerja RKUHAP di Komisi III DPR sebelumnya telah menginginkan agar RUU tersebut segera dibawa ke paripurna. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dari para legislator untuk menanggapi kebutuhan reformasi hukum di Indonesia.
Baca Juga:
Pentingnya Pengesahan RKUHAP dalam Sistem Hukum Nasional
Lama tidak diperbarui, RKUHAP sebenarnya sudah berusia 44 tahun sejak pertama kali disahkan pada era Presiden Soeharto. Seluruh fraksi di Komisi III DPR sepakat agar RKUHAP diperbarui demi penyesuaian dengan perkembangan hukum yang ada saat ini.
Dalam revisi tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus utama, seperti penyesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pembaharuan ini diharapkan bisa mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam hukum acara pidana saat ini.
Hak-hak tersangka dan terdakwa juga menjadi perhatian utama dalam RKUHAP yang akan disahkan. Penguatan peran advokat dalam sistem hukum pidana diharapkan dapat memberi perlindungan yang lebih baik bagi yang terlibat dalam kasus hukum.
Baca Juga:
Tantangan yang Dihadapi dalam Proses Revisi RKUHAP
Meskipun ada dukungan dari sebagian besar fraksi di DPR, tidak sedikit penolakan yang datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Mereka merasa proses pembahasan RKUHAP ini cacat secara formil dan materiil.
Koalisi tersebut juga melaporkan sebelas anggota Panitia Kerja RUU ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan tuduhan pelanggaran kode etik. Hal ini menjadi catatan penting dalam jalannya pengesahan RKUHAP di DPR.
Proses penyusunan RKUHAP yang dianggap tidak memenuhi unsur partisipasi publik menjadi isu sentral dalam penolakan ini. Mereka juga mengklaim bahwa nama mereka telah dicatut dalam penyusunan RUU tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses legislasi ini.
Baca Juga:
Peran Masyarakat dalam Pembaruan Hukum
Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses legislasi berjalan transparan dan akuntabel. Keterlibatan publik dalam pengesahan undang-undang seperti RKUHAP sangatlah vital untuk menciptakan hukum yang mencerminkan kepentingan semua pihak.
Melalui konsultasi publik yang lebih luas, diharapkan masukan dari masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki substansi dari RKUHAP. Dengan demikian, RKUHAP yang disahkan tidak hanya akan memenuhi standar hukum yang baik, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat.
Menjadikan proses legislasi lebih terbuka dan inklusif bisa menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR. Hal ini akan membangun fondasi yang kuat untuk sistem hukum yang lebih baik di masa depan.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
