Eks Sekjen Kemnaker Terima Uang Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Table of content:
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkap identitas delapan orang tersangka dalam kasus ketidakberesan pemerasan terkait pengurusan RPTKA di Kemenaker. Keseluruhan tersangka terdiri dari aparatur sipil negara di Kemenaker, dengan keterlibatan mereka terjadi sejak 2019 hingga 2024.
KPK mencatat bahwa nilai total pemerasan yang dilakukan mencapai sekitar Rp 53,7 miliar. Kasus ini menyoroti praktik tidak etis yang terjadi dalam pengurusan izin tenaga kerja asing di Indonesia.
RPTKA, yang merupakan singkatan dari Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menjadi syarat utama bagi pekerja asing untuk bisa beroperasi di Indonesia. Jika izin ini tidak diterbitkan, maka penerbitan izin kerja dan tinggal mereka pun akan terhambat.
Baca Juga:
Pentingnya RPTKA dalam Penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Penerbitan RPTKA menjadi krusial bagi banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk secara resmi mempekerjakan pekerja dari luar negeri sesuai kebutuhan.
Tanpa RPTKA, para pekerja asing bisa dihadapkan pada denda yang cukup besar, hingga Rp 1 juta per hari. Hal ini menjadikan pemohon RPTKA dalam posisi terpaksa untuk memenuhi tuntutan para tersangka.
Pihak Kementerian Ketenagakerjaan pun berusaha keras untuk meningkatkan kedisiplinan dan transparansi dalam pengeluaran RPTKA. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi praktik pemerasan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.
Baca Juga:
Dampak Pemerasan terhadap Tenaga Kerja Asing dan Investasi
Praktik pemerasan ini tidak hanya berdampak pada tenaga kerja asing, tetapi juga pada citra investasi di Indonesia. Banyak perusahaan asing yang menilai situasi ini sebagai hambatan besar untuk berinvestasi di tanah air.
Ketidakpastian yang diakibatkan oleh pemerasan dapat merugikan iklim bisnis dan mengurangi minat investasi jangka panjang. Para investor cenderung mencari negara dengan regulasi yang lebih jelas dan bersih dari praktik korupsi.
Selain itu, reputasi Indonesia di mata komunitas internasional dapat terganggu. Untuk meyakinkan dunia luar bahwa Indonesia layak dijadikan tempat investasi, penanganan kasus seperti ini sangat penting.
Baca Juga:
Strategi KPK dalam Memberantas Kasus Pemerasan dan Korupsi
KPK memiliki beberapa strategi untuk memberantas kasus-kasus pemerasan yang terjadi di institusi pemerintah. Salah satu langkah utama adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap proses pengeluaran izin.
Tim KPK melakukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi. Dengan data yang akurat, pihak KPK berupaya menuntaskan kasus-kasus yang merugikan banyak pihak.
Pendidikan dan sosialisasi juga menjadi bagian dari strategi KPK untuk memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi. Melalui pelatihan, diharapkan pegawai negeri memahami peran mereka dalam menjaga integritas. Dengan langkah-langkah ini, KPK berharap bisa menciptakan sistem yang lebih transparan di masa depan.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
